JAKARTA, RESKEU.ORG – Utang pemerintah pusat Rp 3.779,98 triliun, akhir bulan Juli 2017. Naik Rp 73,47 triliun dibanding posisi bulan .

Utang pemerintah pusat didominasi oleh surat berharga negara (SBN) sebesar 80,6% atau Rp 3.045 triliun, 19,4% sisanya atau Rp 734,98 triliun berupa penarikan pinjaman.

Dilansir dari situs Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu), tambahan pembiayaan utang memungkinkan kenaikan belanja produktif di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, transfer ke daerah dan dana desa, serta belanja sosial.

Dengan asumsi PDB dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 13.613 triliun maka rasio total outstanding utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2017 mencapai 27,77%.

Angka itu masih lebih rendah dibanding dengan rasio utang Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Brazil, dan India serta lebih rendah dibanding rasio utang negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Rasio utang pemerintah itu juga masih di bawah batas toleransi internasional sebesar 60% dari PDB. Dan masih lebih rendah dibandingkan target pemerintah hingga akhir tahun yang sebesar 28,9% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati enggan mengomentari penambahan utang tersebut. Sebab menurutnya, pemerintah dan DPR telah menyepakati tambahan utang untuk menutup defisit anggaran tahun ini yang dalam APBN Perubahan (APBN-P) 2017 ditargetkan sebesar 2,92% dari PDB.

RAPBN 2018

Tahun depan, pemerintah masih harus menambah utang lagi untuk menutup defisit anggaran.

Dalam Nota Keuangan Rancangan (RAPBN) 2018, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang produktif mendukung program pembangunan nasional di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan kemanan.

Jokowi juga berjanji akan tetap menjaga rasio utang terhadap PDB di bawah level yang diatur dalam keuangan negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here