Pelanggaran pasal 89(3) Perpres 54 tahun 2010 oleh Pejabat Pembuat Komitmen

RESKEU.ORG, Jakarta – Berita bahwa proyek pemerintah bernilai 100 milyar ke atas akan diberikan kepada BUMN karya bisa merupakan kabar buruk bagi perkembangan perusahaan penyedia jasa konstruksi di Indonesia. Ini artinya, pasar yang bisa dimasuki perusahaan jasa konstruksi non-BUMN akan dikebiri. Untuk proyek besar pemerintah mereka hanya bisa menjadi subkontraktor saja.

BUMN karya sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai construction manager, yaitu perusahaan yang untuk mengerjakan proyeknya lebih banyak dikerjakan oleh subkontraktor. Istilah Betawi-nya ya calo yang duluan makan daging proyek, lalu sisanya dikasi ke subkon. Namun laba BUMN ternyata dipatok segitu-segitu saja. Hmm….

Masalah daging tipis yang diberikan ke subkon masih belum seberapa neraka, karena dengan anggaran pas-pasan tersebut ternyata subkon harus menanggung pembiayaan duluan. Uang muka pekerjaan yang seharusnya diberikan kepada subkon, banyak yang ditahan walaupun subkon sudah menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. Belum lagi untuk pembayaran termin, kondisinya akan menyempurnakan neraka si subkon. Banyak BUMN (terutama BUMN karya) yang menjadi predator perusahaan subkontraktornya, yaitu dengan menahan pembayaran (atau tidak membayar sama sekali) ke subkon dengan berbagai alasan. Seakan tidak peduli, BUMN yang seharusnya menjadi agen pembangunan, malah membuat banyak UMKM bergelimpangan.

Praktik seperti ini sebenarnya sudah pernah dipermasalahkan sehingga keluarlah Perpres 54 tahun 2010, yang pada pasal 89 ayat 3 menyatakan:

“Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.”

Artinya, kontraktor yang mau menagih termin ke PPK, harus melampirkan bukti pembayaran ke subkontraktornya terkait dengan progres yang ditagihnya, alias tidak boleh ngemplang hutang. Namun apa daya, pasal ini ternyata dinafikan begitu saja. Cerita tentang kejamnya BUMN karya memeras para subkon-nya sudah menjadi rahasia umum. Cerita pekerjaan yang tidak dibayar, pembayaran ditunda hingga tahunan, pembayaran dicicil, bahkan meminta subkon membayar PPN (lalu PPN itu tidak dibayar ke subkon) adalah cerita memilukan yang ditanggung para subkon. Tidak heran pula praktik Jenggo debt collector alias tukang tagih BUMN menjadi pekerjaan baru dengan fee yang menggiurkan. Hmm….

Dari sisi lain, harus pula dipertanyakan, bila BUMN bisa berbuat keji seperti ini, di mana peran pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, PMU, PMU Expert, dan para pejabat pembuat komitmen (PPK)? Mengapa praktik seperti ini bisa leluasa terjadi? Alasan apa yang digunakan para petualang di BUMN itu sehingga sedikitnya selama tujuh tahun terakhir praktik ini masih terus terjadi? Apakah pasal 89 ayat 3 Perpres 54/2010 ini dianggap tidak berlaku lagi sehingga tanpa pelunasan subkontraktor, PPK bersedia mencairkan pembayaran?

Ada apa denganmu wahai PPK yang terhormat…? Tidak kasihan keluarga kalau Anda masuk kerangkeng?

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here