RESKEU.ORG, Jakarta – Pemerintah mematok batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan sebesar 0,3% dari produk domestik bruto (PDB).

Angka itu ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan berlaku mulai akhir Agustus lalu. Adapun defisit APBD yang dimaksud, merupakan defisit yang dibiayai dari pinjaman daerah. Sementara proyeksi PDB adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2018.

PMK tersebut juga menyebutkan bahwa batas maksimal defisit APBD 2018 untuk masing-masing daerah ditetapkan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah. Pertama, sebesar 5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori sangat tinggi.

Kedua, sebesar 4,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori tinggi.

Ketiga, sebesar 4% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori sedang.

Keempat, sebesar 3,5% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori rendah. Kelima, sebesar 3% dari perkiraan pendapatan daerah tahun anggaran 2018 untuk kategori sangat rendah.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah pusat memproyeksi defisit anggaran negara tahun depan sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19% dari PDB. Jika angka ini disepakati antara pemerintah dan DPR maka total defisit anggaran pemerintah pusat dan daerah mencapai 2,39% dari PDB.

Sumber: kontan.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here