JAKARTA, RESKEU.ORG – Defisit anggaran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hangat disorot media.

Dilansir dari kompas.com, menurut Menteri Kesehatan Nila Moeloek, defisit anggaran BPJS Kesehatan mencapai Rp 9 triliun. Namun Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris meluruskan anggapan tersebut.

“Begini, prinsip program ini adalah anggaran berimbang. Jadi Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) itu bersama-sama menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan,” kata Fachmi, dalam konferensi pers yang digelar di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat.

Menurut Fachmi, pendapatan dan pengeluaran harus seimbang. Pendapatan BPJS bersumber dari iuran dan sumber luar lainnya. Seperti dari investasi dan dana pemerintah.

Dan setelah dihitung, hitungan iuran dan aktuaria tidak seimbang dengan pengeluaran.

Dia menjelaskan, iuran masyarakat untuk kelas III sebesar Rp 25.500 per bulan. Namun, berdasarkan hitungan aktuaria, seharusnya iuran kelas III sebesar Rp 53.000. Artinya, sudah defisit Rp 27.500.

Kemudian iuran masyarakat kelas II sebesar Rp 51.000 per bulan. Berdasar hitungan aktuaria, iuran program tersebut seharusnya Rp 63.000 per bulan. Dengan demikian, kelas II sudah defisit Rp 13.000.

Sedangkan untuk hitungan iuran kelas I sebesar Rp 80.000 sudah pas dengan hitungan aktuaria.

Kemudian di sisi penerima bantuan, iuran berdasar hitungan fiskal sebesar Rp 23 ribu. Namun berdasar hitungan aktuaria iuran per bulan sebesar Rp 36.000. Artinya per kepala sudah minus Rp 13.000.

ADM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here